Sri Mulyani paparkan perubahan outlook APBN 2020 ke DPR
Asumsi makroekonomi dalam APBN 2020 akan mengalami perubahan besar akibat Covid-19.
Terpaksa berutang, tetapi sampai berapa banyak
“Dampak Covid 19 terhadap ekonomi makro Indonesia dapat menjadi sangat berat jika tidak dilakukan langkah-langkah mitigasi segera.”
Sri Mulyani lantik dua pejabat baru Kemenkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pejabat Kemenkeu akan menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan saat Covid-19.
Sri Mulyani dkk kebal hukum dalam perppu penanganan Covid-19
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan memiliki hak untuk bertindak di luar kebiasaan tanpa kena sanksi hukum.
Ramai WFH, Sri Mulyani akan kejar pajak Zoom dan Netflix
Penggunaan Zoom dan Netflix meningkat dengan adanya imbauan work from home (WFH).
Penanganan Covid-19, riset Next Policy: Sentimen Terawan negatif
Next Policy juga membaca sentimen publik terhadap kinerja menteri-menteri lain yang berperan penting dalam menangani coronavirus (Covid-19).
Penanganan Covid-19 jadi perhatian investor
Pemerintah harus tanggap dalam menangani Covid-19. Sebab, bisa membangun kepercayaan investor.
Butuh stimulus Rp1.000 triliun tahan dampak Covid-19
Ekonom: Indonesia membutuhkan stimulus fiskal sebesar Rp1.000 triliun untuk menahan dampak Covid-19, bagi perekonomian nasional
Pemerintah susun APBN-Perubahan 2020 akibat Covid-19
Seluruh target dalam APBN 2020 dipastikan meleset akibat Covid-19.
Skenario terburuk Covid-19, Sri Mulyani prediksi laju ekonomi 0%
Pemerintah telah menghitung berbagai skenario dampak Covid-19.
Pemerintah siapkan stimulus fiskal tahap ketiga
Insentif fiskal ini akan fokus pada sektor kesehatan.
Sri Mulyani realokasi anggaran Rp27,1 triliun untuk Covid-19
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalihkan dana yang bukan prioritas untuk penanganan Covid-19.
Sri Mulyani: Defisit APBN Februari 2020 capai Rp62,8 triliun
Defisit APBN 2020 mencapai 0,37% dari Produk Domestik Bruto
Poin penting Omnibus Law Ciptaker dan Perpajakan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan draf dua dari lima RUU Omnibus Law yang akan dibahas oleh DPR.
Omnibus Law dan keinginan Jokowi sapu jagat regulasi lawas
Presiden Joko Widodo menyiapkan setidaknya lima Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law sebagai sapu jagat regulasi lawas.
Pemerintah beri insentif farmasi untuk bikin vaksin corona
Insentif yang akan diberikan berupa pembebasan impor untuk bahan baku penelitian.
Sri Mulyani tambah anggaran Kementerian Kesehatan Rp1 triliun
Pemerintah akan memperkuat memperkuat fasilitas 132 rumah sakit rujukan sebagai antisipasi penyebaran coronavirus.
Pekerja sektor ini gratis PPh 21, gaji penuh mulai April
Insentif fiskal kedua terkait coronavirus resmi dikeluarkan. Pekerja manufaktur akan dibebaskan dari potongan pajak.
Sri Mulyani hapus pajak hotel dan restoran mulai 1 April
Pembebasan pajak ini merupakan stimulus untuk mengatasi dampak coronavirus terhadap sektor pariwisata.
Pemerintah tanggung PPh 21, pekerja terima gaji penuh 6 bulan
Insentif fiskal kedua diluncurkan pemerintah berupa pembebasan PPh 21. Pekerja akan menerima gaji penuh atau tanpa potongan pajak.
Sri Mulyani: Defisit APBN 2020 bisa tembus 2,5% imbas coronavirus
Pemerintah sudah menggelontorkan insentif fiskal sebesar Rp10,3 triliun untuk menstimulus perekonomian akibat coronavirus.
Dampak coronavirus, pemerintah siapkan insentif fiskal tahap kedua
Pemerintah sedang menyusun skema pajak bagi sektor industri.
Kemenkeu sebut 13 juta wajib pajak belum lapor SPT
Wajib pajak (WP) yang lapor SPT Pajak baru 34% dari keseluruhan.
Berjibaku lawan krisis keuangan akibat corona
IHSG dan bursa saham dunia ambruk berturut-turut akibat kekhawatiran investor terhadap wabah coronavirus dan harga minyak global.
Sri Mulyani: Dampak coronavirus lebih kompleks dibanding krisis global 2008
Wabah coronavirus jenis baru atau Covid-19 menimbulkan tekanan langsung terhadap individu masyarakat.
