Sri Mulyani: SWF akan jadi instrumen pendorong pemulihan ekonomi
Pembentukan SWF akan menjadi pelengkap dari berbagai kebijakan fiskal dan moneter, untuk menjadi pengungkit pemulihan ekonomi.
Menkeu: Pembiayaan melalui SBSN untuk siasati jebolnya APBN
Pembiayaan melalui SBSN adalah bentuk diversifikasi skema pembiayaan yang diambil pemerintah
Makin diminati, pembiayaan infrastruktur lewat SBSN capai Rp145,84 triliun di 2021
Tahun ini, terdapat 11 K/L yang ikut melakukan pembiayaan melalui SBSN dengan nilai kumulatif Rp145,84 triliun.
Sri Mulyani: Indonesia beruntung sudah amankan vaksin
Indonesia telah berhasil mengamankan vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat.
Simpanan pemda di perbankan pada Desember 2020 turun 57%
Penurunan simpanan pemda pada Desember 2020 disebabkan oleh penarikan yang dilakukan untuk memenuhi belanja pemda.
Menkeu minta pemda siapkan anggaran untuk program vaksinasi
Pemerintah pusat dan daerah akan berbagi peran dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ini.
Indonesia belum gabung di lembaga berantas cuci uang internasional
Sejak 2018 posisi Indonesia hanya sebagai observer di FATF.
Pemerintah sita aset Rp8,9 miliar dari kasus TPPU sepanjang 2020
Kasus TPPU yang sudah ditangani 2016-2020 adalah 16 kasus dengan beberapa sudah diputus bersalah oleh majelis hakim.
Fitra: Pemerintah gagap tangani Covid-19, utang membengkak 3 kali lipat APBN
Pemerintah dinilai tak serius lakukan efisiensi belanja negara.
Menkeu: Vaksin gratis dari GAVI-Covax Facility akan ringankan APBN
Dengan adanya vaksin gratis dari GAVI jelas akan meringankan beban APBN.
Pembiayaan utang negara melonjak 180,4% akibat Covid-19
Realisasi pembiayaan utang melebihi target yang telah ditetapkan semula sebesar Rp1.220,5 triliun.
Defisit APBN pada 2020 capai 6,09% dari PDB
Defisit sebesar 6,09% tersebut disebabkan oleh pendapatan negara yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja yang harus dikeluarkan.
Penerimaan pajak terkontraksi 19,7%, Menkeu: Ini lebih baik dari perkiraan
Realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 19,7% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak yang terjadi di 2019
Turun 16,7%, realisasi pendapatan negara 2020 tak capai target
Realisasi pendapatan negara pada 2020 hanya menyentuh Rp1.633,6 triliun.
Sengketa pajak PGN Rp3,06 triliun, Erick Thohir akan temui Sri Mulyani
Sengketa tersebut menyangkut nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp3,06 triliun yang belum disetorkan oleh PGN sejak 2012.
Sri Mulyani: Pandemi berdampak pada mental masyarakat dan picu KDRT
Covid-19 tidak hanya berdampak pada hal-hal yang dapat dikalkulasikan dalam bentuk uang, tapi juga mental dan kesehatan masyarakat.
Lebih rendah dari 2020, Sri Mulyani paparkan alokasi dana PEN 2021 sebesar Rp403,9 triliun
Dana PEN akan dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp25,4 triliun.
Realisasi PEN 2020 hanya 83,4% dari pagu Rp695,2 triliun
Realisasi tersebut berasal dari anggaran PEN untuk enam bidang.
Pasar modal syariah berkontribusi besar terhadap aset keuangan syariah
Kontribusi tersebut dapat dilihat dari volume transaksi di pasar modal syariah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Lebih resilien, total aset syariah mencapai Rp1.710 triliun
Nilai aset tersebut belum menghitung saham syariah yang juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pemerintah siapkan Rp54,4 triliun untuk vaksinasi 2021
Dana akan diambil dari APBN dan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sri Mulyani: Pengenaan bea meterai tak dikenakan per transaksi jual beli saham
Pengenaan bea meterai yang berhubungan dengan TC ini pun belum berlaku pada 1 Januari 2021.
Menkeu: Defisit APBN di November sudah setara 5,6% PDB
Untuk diketahui, defisit APBN pada November tahun lalu mencapai Rp369,9 triliun.
Kementerian Keuangan kembali ubah proyeksi ekonomi Indonesia 2020
Dengan melihat data pertumbuhan ekonomi hingga November, Kemenkeu kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk 2020.
Pemanfaatan teknologi digital dorong percepatan inklusi keuangan
Tujuannya agar mendorong inklusi keuangan dan menjaga akuntabilitas kebijakan pemerintah.
