Pemprov Jakarta diminta ambil opsi lockdown
Juga diminta stok dan harga pangan stabil melalui serangkaian tindakan konkret dan terukur.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera memberlakukan opsi mengunci akses keluar-masuk warga (lockdown) dalam menangani penyebaran coronavirus anyar (Covid-19). Agar eskalasinya tak meluas.
"Untuk mengendalikan corona, opsi lockdown harus segera diambil. Karena mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya cukup dinamis," ujar Ketua Badan Kajian Jakarta Monitoring Network (JMN), Isac Kharis Tahtawira, di Jakarta, Senin (16/3).
JMN mendorong demikian, lantaran jumlah pasien terduga dan positif terinfek Covid-19 signifikan. Per Minggu (15/3) malam, mencapai 117 kasus. Sebagian besar di Jakarta.
"Enggak ada yang salah dengan opsi ini. Meski ada konsekuensinya. Tapi, menurut saya, risikonya lebih kecil daripada sekadar pembatasan-pembatasan yang telah diambil pemprov," tutur dia.
Pertimbangan lain, selaras dengan imbauan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Seiring dengan penetapan pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).