Penerapan 'social distancing' harus disertai solusi

Kebijakan social distancing atau mengurangi kontak sosial secara langsung dinilai telah menimbukan pesoalan dan merugikan banyak pihak, terlebih pengusaha. 

Untuk itu pemerintah diminta bertanggung jawab atas kebijakan membatasi interaksi sosial itu dengan memberikan solusi jitu.

"Terkait ada warga dan pengusaha yang merasa dirugikan (akibat imbauan ini) ya, tentu negara  harus lakukan tindakan untuk bisa menyelesaikan persoalan-perasalan itu kan. Enggak mungkin negara enggak punya solusi, negara harus punya solusi atas warganya," ujar pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin dihubungi Alinea.id, Kamis (19/3).

Menurutnya, pemerintah dapat mengeluarkan insentif berupa dana kepada warga yang dirugikan akibat kebijakan tersebut dari anggaran taktis. 

Caranya, kata Ujang, dengan membenahi sistem pendataan warga. Sebab, baginya, data merupakan kunci untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah kepada warga.