Pengamat minta polisi tingkatkan pengamanan pejabat publik
BIN dinilai sekedar menyampaikan informasi kepada Polri untuk meningkatkan kewaspadaan di lapangan.
Polisi diminta meningkatkan pengamanan terhadap pejabat publik, menyusul insiden penusukan yang menimpa Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).
Pengamat teroris dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, mengatakan, penusukan yang dialami Wiranto seharusnya tidak terjadi. Apalagi salah satu tujuan revisi Undang-Undang Antiterorisme tahun lalu adalah, mengatasi keluhan aparat yang mengaku kesulitan melakukan penindakan sebelum ada aksi.
"Lah, kalau sudah dipantau tetapi tidak segera diambil tindakan atau yang mereka sebut sebagai 'preventive strike', terus buat apa diceritakan? Pak Wiranto sudah tertusuk," ujar Khairul saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Jumat (11/10).
Selain itu, Khairul tidak sependapat jika aksi Syahril Alamsyah alias Abu Rara, mengindikasikan pergerakan teroris yang semakin berani. Dia menyebutkan, sejak serangan Paris pada 2015 yang menewaskan 125 orang, sasaran teror cenderung menjadi acak, sporadis dan simultan.
"Teror dilakukan dalam intensitas rendah (low intensity), namun memiliki kemampuan menyampaikan pesan secara kuat dengan memanfaatkan momentum," kata dia.