Mensos usulkan pengurangan dana bagi daerah yang tak membarui data kemiskinan

Kementerian Sosial (Kemensos) menginginkan ada peningkatan kesejahteraan bagi keluarga miskin maupun kategori rentan miskin. Mengingat beberapa bantuan sosial (bansos) telah disalurkan Kemensos. Misalnya, Program Sembako atau dulunya bernama Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Untuk itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan pembaruan data penerima manfaat. Sebab, dirinya melihat banyak kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Berdasarkan catatan Kemensos, ada sekitar 400-an kabupaten/kota yang tidak memperbaharui data DTKS selama lima tahun. Imbasnya, penerima bantuan sosial tidak mengalami perubahan dan hanya berkutat pada kelompok miskin ‘itu-itu saja’.

"Jangan pelihara keluarga itu-itu saja yang dapat bantuan. Jangan karena ada kuota,” ujar Juliari dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).

Semestinya, kata Juliari, pemberian bantuan harus memenuhi prinsip keadilan. Saat ini, ada banyak orang di luar yang layak menerima bansos, tetapi karena persoalan pendataan mereka tidak menerima bansos.