Perlu intervensi pemerintah agar desa sajikan informasi via desa.id
Hanya 82 desa di Banyuwangi aktif isi laman website desa.id, Kemendagri diharap turun tangan.
Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa. Untuk memudahkan pelayanan pada semua instansi organisasi perangkat daerah (OPD), 45 puskesmas, 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa, maka infrastruktur teknologi informasi (IT) sangat penting.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Banyuwangi Budi Santoso menganggap IT menjadi infrastruktur ke-5 setelah jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.
Untuk menyampaikan informasi potensi desa, profil perangkat desa, video kreatif, indeks kepuasan pelayanan, hingga transparansi dana desa/alokasi dana desa (DD/ADD), pihaknya mengembangkan website desa.id.
Sebenyak 165 desa di Kabupaten Banyuwangi sudah terdaftar pada web tersebut. Namun dari jumlah itu, hanya 82 desa yang aktif mengisi laman website desa.id.
"Masih belum semua. Ini memang kami, khususnya dari Kominfo tidak bisa intervensi langsung ke desa. Ini butuh OPD dari dinas kebudayaan dan masyarakat desa, tetapi disampaikan dari Kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) tidak ada kewenangan, maka dari itu Kemendagri harus ada penekanan,” ucapnya dalam Alinea Forum ‘Berdaya Dengan Domain Desa.id,” Rabu (13/10).
Di sisi lain, ketika desa sudah merasa butuh website desa.id ini, maka akan dengan sendirinya aktif. Namun, banyak desa yang perlu dorongan dan peran pemerintah.