PKS minta pemerintah cegah korupsi bansos terulang
"Belajar dari kasus korupsi bansos kemarin, pemerintah harus lebih serius menutup celah sistem yang bisa dimanfaatkan."
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, meminta pemerintah serius mencegah kembali terulangnya penyalahgunaan wewenang dalam bantuan sosial (bansos) selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
"Belajar dari kasus korupsi bansos kemarin, pemerintah harus lebih serius menutup celah sistem yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum tak punya hati nurani," katanya dalam keterangannya, Kamis (8/7).
Mengutip Indonesia Corruption Watch (ICW), Mardani mengatakan, pemberian bansos tunai dan bantuan usaha yang sangat rentan disalurkan tidak tepat sasaran. Alasannya, sering kali terjadi persoalan pemutakhiran data, penerima ganda juga petty corruption dalam bentuk pungutan liar (pungli) dan pemotongan masih bermunculan.
"Ke depankan mitigasi korupsi, salah satunya dengan mengefektifkan peran pengawas internal serta masyarakat. Harus dimulai dari pemerintah dengan keterbukaan informasi mengenai program-program diiringi dengan informasi pengadaan dan realisasinya. Publik amat berharap dalam beberapa bulan ke depan tidak ada kasus kutipan yang menjerat pejabat kita," tuturnya.
Agar penyaluran bansos tepat sasaran, Mardani menyarankan pemerintah mempercepat proses verifikasi rekening penerima perlu dilakukan. "Pastikan data penerima bantuan telah diperbaharui. Mobilitas kelompok masyarakat rentan miskin dan miskin berpotensi berubah dalam waktu cepat selama pandemi."