PKS: Pemerintah terlalu istimewakan WNA China
Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan Covid-19.
Pemerintah dinilai tidak sensitif terhadap keadaan. Itu ditandai oleh masuknya 20 Warga Negara Asing (WNA) China ke Indonesia di tengah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Kebijakan itu berlaku saat kasus Covid-19 di Indonesia terus merangkak naik.
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menilai, kehadiran WNA China menimbulkan pertanyaan, seolah-olah pemerintah mengistimewakan warga dari negara Tirai Bambu itu. "Ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa warga China diistimewakan dalam PPKM darurat. Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (5/7).
Menurut Netty, PPKM darurat tidak menjamin terhentinya penyebaran virus Covid 19. Apalagi jika penerapannya setengah-setengah. Karena itu, dia meminta, agar pemerintah tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan.
"Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian Covid-19. Kami khawatir PPKM darurat bisa jadi tidak efektif," kata anggota Fraksi PKS ini.
Netty menerangkan, PPKM akan efektif bila ada konsistensi kebijakan penanganan Covid-19 yang bermuara pada penurunan laju jumlah warga yang terkena virus mematikan tersebut.