Polisi setop proses hukum korban begal jadi tersangka

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait perkara Murtede.

Ilustrasi pembebasan. Foto Pixabay.

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait perkara Murtede alias Amaq Sinta. Murtede adalah korban begal tapi ditetapkan sebagai tersangka. 

Kapolda NTB Irjen Djoko Purwanto mengatakan, penyetopan proses hukum Amaq Sinta tersebut setelah dilakukannya proses gelar perkara. Hasil gelar yang dihadiri oleh jajaran Polda dan pakar hukum itu menunjukkan sikap Amaq sebagai pembelaan.

"Hasil gelar perkara disimpulkan peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materieil," kata Djoko kepada wartawan, Sabtu (16/4).

Menurut Djoko, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

"Peristiwa yang dilakukan oleh Amaq Sinta merupakan untuk membela diri sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP soal pembelaan terpaksa," ujar Djoko.