Politikus PKS ingatkan pengawasan penerbitan golden visa

"Golden visa, misalnya, itu memberikan harapan, tapi apakah itu bisa memenuhi harapan?"

Politikus PKS mengingatkan pentingnya pengawasan dalam proses penerbitan golden visa karena masih ada risiko ke depannya. Dokumentasi DPR

Pemerintah menyetop layanan bebas visa bagi 159 negara lantaran dinilai tidak efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Pangkalnya, turis asing yang datang didominasi "pembuat onar".

Pemerintah pun menyiapkan opsi alternatif dengan mewacanakan golden visa bahkan ditargetkan terbit pada akhir Juni 2023. Untuk mendapatkan persetujuan masuk ke RI ini, warga negara asing (WNA) harus merogoh kocek Rp6 juta-Rp19 juta.

Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil, pun menyoroti efektivitas golden visa. Ia mengakui layanan ini bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, tetapi diragukan dapat kembali berjalan optimal.

"Golden visa, misalnya, itu memberikan harapan, tapi apakah itu bisa memenuhi harapan? Nah, itu harus diawasi dengan baik. Jangan sampai golden visa ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu," katanya.

"Memberikan harapan dengan memenuhi harapan, itu dua hal yang berbeda," imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, menukil situs web DPR.