Presiden Jokowi dinilai tak paham prioritas kebutuhan TNI
Pemerintahan Jokowi menempatkan pengadaan alutsista pada urutan terbawah dalam anggaran pertahanan.
Presiden Joko Widodo dinilai tak paham prioritas yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan Jokowi terkait TNI bukan pada sektor penguatan seperti penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga riset demokrasi dan perdamaian SETARA Institute, Ismail Hasani.
Menurut dia, anggaran pertahanan yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup besar yakni mencapai Rp121 triliun. Namun sayang, kata dia, pemerintah menempatkan pengadaan alutsista pada urutan terbawah dalam anggaran pertahanan. Karena itu, Ismail merasa perlu mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi terhadap TNI terutama terkait pengadaan alutsista.
“Dengan pengadaan alutsista berada pada urutan terakhir, artinya Pak Jokowi tidak paham betul prioritas apa yang dibutuhkan TNI,” kata Ismail di Jakarta, Selasa (8/10).
Menurut Ismail, Presiden Joko Widodo telah memanjakan para prajurit TNI melalui berbagai kebijakan. Adapun kebijakan tersebut antara lain soal kenaikan gaji prajurit. Diketahui, pada 2015 Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang peraturan gaji anggota TNI.
Kemudian dilanjutkan kenaikan biaya lauk pauk anggota TNI sebesar Rp5.000 pada 2017. Tak hanya kenaikan penghasilan, Jokowi juga memanjakan TNI melalui penyediaan rumah layak bagi ASN, TNI dan Polri melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada 2018.