Pemilu 2024, urgensi netralitas TNI di bawah komando Agus

Langkah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Agus Subiyanto, menjadi Panglima TNI berjalan mulus. Tidak aral berarti sejak dikirimnya Surat Presiden (Surpres) Nomor 57/Pres/10/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 kepada DPR.

Pun demikian dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR dengan Agus selaku kandidat, Senin (13/11). Seluruh fraksi menyetujuinya. Dengan demikian, nama Agus hanya tinggal disahkan dalam rapat paripurna dan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kendati begitu, penunjukan Agus sebagai calon panglima TNI—menggantikan Laksamana Yudo Margono, yang akan pensiun pada 26 November 2023—bukan tanpa kontroversi. Pangkalnya, ia termasuk orang dekat Jokowi atau "Geng Solo".

Kedekatan keduanya terbangun lebih dari dasawarsa lalu. Agus pernah menjabat Dandim 0735/Surakarta pada 2009-2011 ketika Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta.

"Mungkin kebetulan waktu saya di Solo bertemu dengan Pak Jokowi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Hubungan keduanya kembali lekat ketika dipercaya menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2020-2021.

Geng Solo yang juga kini memegang posisi tertinggi adalah Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menjadi Kapolres Surakarta pada 2011.

Cepatnya lompatan karier Agus pun dipersoalkan mengingat mulai menjadi KSAD per 25 Oktober silam. "Sebuah proses yang sangat kilat bagi seorang calon panglima TNI," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya.

Karenanya, bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, direkomendasikannya Agus sebagai calon panglima sarat nuansa politik. Apalagi, akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Praktik pergantian panglima yang seperti ini jelas mereduksi kebutuhan regenerasi serta rotasi matra TNI yang diwarnai tujuan dan motif tertentu yang mengarah pada politik praktis," jelas Koalisi Sipil. "Usulan nama itu juga punya potensi besar disalahgunakan Presiden untuk kontestasi Pemilu 2024."

Pentingnya netralitas prajurit
Terpisah, pengamat militer Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidra Tahta Muhtar, menyesalkan tidak kritisnya Komisi I DPR saat Agus memaparkan visi misi dalam RDPU. Akibatnua, publik tidak dapat mengupas lebih jauh tentang sosok Agus dan kebijakannya ke depan.

"Kita sayangkan fit and proper test biasa-biasa aja, tak terlihat perdebatan dan kritik DPR pada netralitas dan integritas TNI," katanya kepada Alinea.id, Selasa (14/11).

Sidra mengingatkan, sebagai salah satu elemen utama negara, sulit untuk dilepaskan dari peran TNI dalam masalah kebangsaan. Alhasil, TNI memiliki fungsi sosial dan politik sebagai jalan tengah hubungan sipil-militer di Indonesia.

Elite sipil yang tersebar di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun kerap merayu TNI masuk ke gelanggang politik. "Pelibatan TNI dalam proses pemilu adalah salah satunya," ujarnya.

Ia mempersoalkan hal itu mengingat banyak purnawirawan TNI yang berkepentingan dan menjadi kekuatan penentu dalam pilpres. Mereka dikhawatirkan memberi pengaruh terhadap para juniornya yang masih aktif. Apalagi, TNI mempunyai teritorial sehingga operasi militer selain perang dalam pemilu sulit dihindarkan.

Problemnya, sambung Sidra, kontrol sipil atas profesionalisme militer makin kecil. Padahal, kontrol sipil yang objektif penting untuk menghindari intervensi militer ke arena politik praktis.

"Oleh karena itu, meski tak boleh secara formal masuk ke proses politik Pemilu 2024, tapi potensi itu tetap terbuka," ucapnya.

Pengamat militer Mufti Makarim turut menyinggung netralitas TNI pada Pemilu 2024. Menurutnya, Agus harus memastikan aturan ini tetap dipatuhi para prajurit.

Dugaan keterlibatan aparat negara dalam politik praktis bukan hal baru. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terjadi 1.096 pelanggaran hukum terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri pada 2019.

"Belajar dari pengalaman tahun tersebut, harusnya TNI-Polri memiliki mekanisme supaya hal itu tidak terulang," katanya kepada Alinea.id.

Mufti menyampaikan, Agus juga harus menyiapkan sanksi dan langkah tegas apabila ada prajurit yang terlibat politik praktis. Prinsipnya, pemilu yang berkualitas berangkat dari TNI menjaga netralitas.

"Mereka terlibat sebagai penanggung jawab agar pemilu berjalan baik," ujarnya.

Sementara itu, Manajer Program Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, meminta Agus tetap memperhatikan tugas-tugas lainnya sebagai Panglima TNI. Misalnya, mampu menjaga soliditas TNI.

"Tidak menimbulkan perpecahan di tubuh TNI dengan memberikan komitmen dan perintah yang jelas terkait posisi TNI sesuai UU TNI 2004," ucapnya kepada Alinea.id, Senin (13/11) malam.

Pendiri MARAPI ini juga meminta Agus tidak tercemar intervensi dari pihak mana pun. Jika perlu, Agus harus menolak perintah dari elite politik berkaitan dengan keterlibatan dalam pemenangan salah satu capres.

"Hal tersebut patut menjadi perhatian kita semua sebagai bentuk pengawasan pada aparat TNI di lapangan," tegasnya.

Tahapan Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI:
1. Surpres Nomor 57/Pres/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023,
2. Rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR, 8 November 2023;
3. RDPU Komisi I DPR dengan calon Panglima TNI, Agus Subiyanto, yang dijadwalkan 21 November 2023; dan
4. Pelantikan sekaligus pengambalian sumpah jabatan sebelum Laksamana TNI Yudo Margono pensiun pada 26 November 2023.

Karier militer Agus Subiyanto:
- Pama Pussenif
- Pama Kopassus
- Kasi Ops Sektor A di Timor Timur
- Danyon 22 Grup 2 Kopassus
- Kapen Kopassus
- Dandim 0735/Surakarta (2009-2011)
- Waasops Kasdivif 2/Kostrad (2011-2014)
- Asops Kasdam I/Bukit Barisan (2014-2015)
- Dosen Madya Seskoad (2015)
- Pamen Denma Mabesad (2015-2016)
- Danrindam II/Sriwijaya (2016-2017)
- Danrem 132/Tadulako (2017-2018)
- Pamen Denma Mabesad (2018-2019)
- Wadanpussenif Kodiklatad (2019-2020)
- Danrem 061/Surya Kencana (2020)
- Danpaspampres (2020-2021)
- Pangdam III/Siliwangi (2021-2022)
- Wakil KSAD (2022-2023)
- KSAD (2023-sekarang)