PSBB, Gerindra minta Pemprov DKI salurkan BLT

Jakarta kembali menerapkan PSBB selama dua pekan per 14 September.

Ilustrasi. Freepik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengubah isi paket bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi coronavirus baru (Covid-19) saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Jaring pengaman sosial yang tepat, adalah kombinasi dalam bentuk sembako tanpa ada tambahan bahan makanan yang mudah rusak, seperti telur dan daging ayam atau ikan. Kemudian, disertai bantuan langsung tunai (BLT)," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Sulhy, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9).

Dirinya mendorong demikian karena pendapatan masyarakat berkurang drastis saat pandemi, sehingga daya beli merosot. "Percuma dapat sembako kalau enggak bisa diolah karena enggak punya uang untuk masak."

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), sebanyak 6,4 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun dirumahkan hingga Juni 2020. Bakal terus bertambah setiap bulannya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Disnakertran), dan Energi Jakarta mencatat, 172.222 pekerja dari 16.198 perusahaan dirumahkan saat PSBB I dan PSBB transisi sebesar 100.111 pekerja dari 16.684 perusahaan. Yang di-PHK sebanyak 30.363 pekerja dari 3.361 perusahaan saat PSBB I dan 20.528 pekerja dari 3.241 perusahaan.