PSBB total, Pras minta Anies koordinasi dengan daerah penyangga dan TNI-Polri

Pemprov DKI harus segera berkoordinasi dengan pimpinan kota penyangga agar PSBB dapat berjalan maksimal.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat memimpin rapat Badan Musyawarah, di Gedung DPRD DKI.

Koordinasi Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai buruk. Pangkalnya, menjelang penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total, komunikasi dengan daerah penyangga, TNI-Polri, dan mitra kerja lainnya tidak berjalan intensif. 

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengingatkan, Anies Baswedan harus bangun sinegritas antara jajarannya dan TNI-Polri serta daerah penyangga untuk mengawasi zona merah dan penerapan PSBB total.

Langkah tersebut, kata dia, paling objektif ketimbang mengeluarkan pernyataan yang berdampak sentimen negatif terhadap perekonomian. 

"Yang perlu dilakukan saat ini memang bekerja, mempererat sinergi dengan TNI-Polri mulai di tingkat kelurahan, dan hati-hati membuat statement yang bisa membuat IHSG anjlok," terang Pras, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat (11/9).

Politikus PDIP itu mendorong, Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan pimpinan kota-kota penyangga agar penerapan aturan PSBB dapat berjalan maksimal.