Program titip rumah Polda Metro diyakini cegah perampokan
Kebijakan tersebut menunjukkan negara melalui kepolisian hadir di tengah-tengah masyarakat pada saat-saat krusial.
Ketua DPRD DKI Jakarta diperiksa KPK soal pengadaan lahan Pulo Gebang
Prasetyo mengklaim bakal memberikan keterangan yang dibutuhkan tim penyidik terkait perkara tersebut.
KPK bakal kaji hasil penggeledahan sebelum panggil saksi di kasus Pulo Gebang
Saksi akan diminta keterangan dan konfirmasi untuk membuktikan perbuatan para tersangka, juga barang bukti yang ditemukan.
KPK mengamankan sejumlah dokumen dari kantor DPRD DKI
KPK sedang melakukan penyidikan pengadaan tanah di Pulogebang. Status perkara ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.
KPK geledah Kantor DPRD DKI Jakarta, kumpulkan alat bukti kasus Pulo Gebang
Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan KPK.
Ketua DPRD DKI Jakarta kritik TGUPP bentukan Anies Baswedan
TGUPP dinilai mengacaukan pembangunan di Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta meminta agar TGUPP dihilangkan.
Pesan Ketua DPRD bagi calon Pj Gubernur DKI Jakarta
Ketua DPRD mendorong Pj Gubernur Jakarta untuk melakukan pemerataan pembangunan.
Anies hingga Prasetio dinobatkan jadi tokoh adat Betawi
Keberadaan tokoh-tokoh penerima gelar kehormatan ini dinilai signifikan dan strategis dalam membangun Jakarta yang berbudaya tinggi.
Tanggapi Pras, M Taufik: Anies emang bohongnya apa? Coba jelaskan
"Orang kalau bohong misalnya begini, dibunyiin dong bohongnya apa? Kalau pendapat orang bukan berbohong, itu pendapat," tegas Taufik.
Pras sindir Anies: Pilgub DKI 2024 diatur UU, bukan dimundurin
Pelaksanaan pilkada diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi Gubernur DKI.
Ngotot paripurna interpelasi, Ghoni: Gagal paham mereka
Dalam undangan rapat Bamus DPRD DKI tidak ada jadwal paripurna hak interpelasi.
Ketua DPRD DKI: Penjadwalan paripurna interpelasi sesuai tatib
"Karena yang hadir (dalam rapat Bamus) sudah kami beri kesempatan untuk mengutarakan pendapat," ujarnya.
Paksakan interpelasi, Pras dinilai langgar Tatib DPRD DKI
Pasal 80 ayat 3 Tatib DPRD DKI jelas tertera surat undangan keluar wajib ditandatangani Ketua DPRD DKI dan paraf dua Wakil Ketua DPRD.
Ini materi pemeriksaan KPK terhadap Anies dan Prasetio Edi
Keduanya diperiksa KPK pada Selasa (21/9) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya.
Harapan Anies Baswedan usai dicecar 17 pertanyaan oleh KPK
Ada delapan pertanyaan KPK ke Gubernur DKI Anies Baswedan terkait program pengadaan rumah.
Pengakuan Ketua DPRD DKI soal pengadaan lahan Munjul
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, diperiksa penyidik KPK nyaris 4 jam.
Bawa map merah, Ketua DPRD DKI penuhi panggilan KPK
Prasetyo yang hadir sendirian itu tak langsung masuk ke gedung KPK. Ia melambaikan tangannya saat wartawan memintanya memberi komentar.
Anies dan Prasetyo siap datang ke KPK untuk diperiksa
Pemanggilan seseorang sebagai saksi, sebagai kebutuhan penyidikan agar perbuatan para tersangka menjadi lebih jelas.
KPK jadwalkan periksa Anies Baswedan dan Prasetyo Edi hari ini
Surat pemanggilan sudah dilayangkan dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.
Ketua DPRD DKI akan tindaklanjuti hak interpelasi Anies
Fraksi PDIP sebanyak 25 orang yang ikut menandatangani hak interpelasi dan delapan Fraksi PSI DPRD DKI.
DPRD DKI singgung WTP Anies, pakar: Bukan urusan pemda
Tidak mungkin Ketua DPRD DKI mempertanyakan opini WTP pemprov dari BPK tersebut dengan mewakili suara kelembagaan.
Ketua DPRD DKI: Perubahan RPJMD harus sesuai aturan
Perubahan RPJMD harus sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024.
Alasan darurat, DPRD DKI setujui revisi Perda Penanggulangan Covid-19
"Intinya argumentasi atas perubahan itu perlu, dikhawatirkan ada perdebatan di masyarakat soal penambahan pasal pidana," kata Taufik.
DPRD Jakarta berencana bentuk pansus ASN tolak berkarier
"Ini anomali! Saya menduga, semuanya satu rangkaian. Jadi, DPRD sebagai pengawas eksekutif harus 'turun tangan,'" tegas Pras.
Pras: Ada keanehan tatanan birokrasi dan regenerasi Pemprov DKI
Setidaknya ada sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka JPT Pratama atau eselon II.