Rancang banyak program, anggaran Pemprov DKI kurang Rp10 triliun
Pemprov DKI akan melakukan penyesuaian kegiatan agar tidak terjadi defisit anggaran tahun depan.
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 telah selesai dibahas di tingkat komisi DPRD DKI Jakarta. Usai pembahasan, terungkap ada selisih Rp10 triliun antara kemampuan keuangan Pemprov DKI dengan kegiatan yang dirancang.
"Jadi rencana di 2020, berdasarkan rapat-rapat komisi itu terungkap Rp97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah dihitung ada di sekitaran Rp87 triliun. Jadi masih ada selisih Rp10 triliun," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI, Kamis (21/11).
Dengan demikian, Pemprov DKI berencana memangkas sejumlah kegiatan agar kegiatan yang dirancang sesuai dengan kemampuan anggaran. Pemangkasan akan dilakukan dengan mengutamakan program wajib dan menerapkan skala prioritas, baik prioritas nasional maupun prioritas DKI.
Penyesuaian ini akan dilakukan dalam pembahasan KUA-PPAS di Badan Anggaran.
Menurut Saefullah, perubahan usulan anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS merupakan hal yang wajar. Ia pun meyakini dengan efisiensi yang dilakukan, program-program prioritas akan tetap berjalan.