Sistem tersebut diterapkan di tengah pandemi Covid-19.
Para guru diduga kian memarginalkan hak murid yang tak mampu secara sarana dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sistem yang diterapkan di tengah pandemi coronavirus baru (Covid-19). Metode transfer pengetahuan pun masih terjebak dengan "penyeragaman" tanpa melihat kemampuan ekonomi peserta didik.
Ini tercermin dari jawaban 58,8% responden, para pendidik, yang mengumpulkan pekerjaan rumah (PR) via aplikasi daring. "Hanya 8,8% guru yang memberikan tugas berbeda kepada siswa sesuai dengan akses yang dimiliki siswa, baik dari sisi peralatan maupun jaringan (kelas ekonomi)," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, dalam telekonferensi, Selasa (28/4).
Poin tersebut, menurutnya, penting untuk disoroti, khususnya dalam perspektif hak anak dan pembelajaran ramah terhadap siswa. Pangkalnya, sikap mayoritas guru menunjukkan belum mengedukasi peserta didik sesuai kebutuhan dan masih diskriminatif di tengah keterbatasan sarana dan akses gawai.
Masalah kian pelik karena sebanyak 40,2% guru mengaku, tidak ada bantuan fasilitas dari sekolah dalam menerapkan PJJ. Ini bertolak belakang dengan berbagai pemberitaan media, di mana 60,1% pengajar mengklaim menerapkan pembelajaran variatif, dari menjelaskan materi, berdiskusi, membaca, hingga pemberian tugas.
Sayangnya pula, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap diakhiri dengan pemberian tugas yang berat. Dilakukan oleh 29,6% guru.