Soal kejanggalan anggaran, PSI minta Anies tak cuci tangan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bertanggung jawab penuh atas kejanggalan anggaran dalam rancangan APBD 2020. Mundurnya dua kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah setelah polemik tersebut, dinilai sebagai sikap cuci tangan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

"PSI DKI meminta Pak Anies untuk mengambil tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahan," ujar juru bicara Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, di Gedung DPRD DKI, Senin (4/11).

Menurutnya, kejanggalan anggaran yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), seharusnya tidak terjadi. 

Sebelum masuk dalam rancangan tersebut, seharusnya sudah ada mekanisme pemeriksaan mulai dari kepala sub-bagian yang menginput nilai anggaran, kepala suku dinas, kepala dinas, asisten sekretaris daerah, sekretaris daerah, hingga akhirnya ada di meja Gubernur Anies. Karena itu, PSI menyayangkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi, mengundurkan diri di tengah polemik tersebut. 

"Menghukum ASN di bawah bukanlah langkah bijak," kata Rian.