Status SKK Migas perlu diubah jadi BUMN Khusus
Perubahan status itu telah direncanakan pemerintah ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perlu diubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus.
Anggota Komisi VII DPR RI Anwar Idris menilai, perubahan status SKK Migas menjadi BUMN khusus dapat memberikan wewenang lebih untuk memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di sektor minyak dan gas bumi serta mengatur usaha bisnis lebih leluasa.
"Pemanfaatan sebesar-besarnya SKK Migas harus punya kewenangan bisnis. Kewenangan tersebut bisa diperoleh bila SKK Migas tidak sekadar produksi, tetapi jadi badan usaha yang dimiliki negara dengan wewenang, kuasa yang khusus, atau SKK Migas harus bergabung dengan usaha milik Pertamina," kata Idris, dalam diskusi terbuka Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang disiarkan secara virtual, Kamis (27/8).
Anggota Fraksi PPP DPR itu menilai, perubahan status itu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. "Karena memberikan wewenang atau kekuasaan mengatur, mengurus seluruh produksi SDA yang ada dalam wilayah," tutur dia.
Dia menerangkan, perubahan status itu telah direncanakan pemerintah di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan, perubahan status itu juga jauh dimasukan dalam RUU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.