Survei: Sejumlah warga masih tak percaya efikasi vaksin

Alasan paling banyak mengapa orang tidak bersedia divaksin adalah karena takut dengan efek sampingnya.

Ilustrasi vaksinasi. Alinea.id/Oky Diaz.

Program vaksinasi Covid-19 untuk menangani pandemi telah dimulai pemerintah sejak 13 Januari lalu. Hal itu ditandai dengan penyuntikan vaksin pertama untuk Presiden Joko Widodo. Vaksinasi ditargetkan menjangkau lebih dari 181 juta rakyat Indonesia dalam waktu sesingkat mungkin, yang harapannya bisa digapai hingga akhir 2021 atau hingga pertengahan 2022.

Meskipun sudah dilakukan hampir tujuh bulan, pengetahuan publik ihwal vaksin dan vaksinasi masih belum sepenuhnya menggembirakan. Ini tecermin dari survei terbaru Lembaga Survei Indonesia menggunakan telepon pada 20-25 Juni 2021. Survei secara khusus untuk menyigi bagaimana pandangan masyarakat terhadap vaksinasi.

Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021. "Mayoritas warga tahu adanya program vaksinasi pemerintah dan setuju dengan program tersebut. Namun jumlah yang percaya bahwa vaksin dapat mencegah orang tertular coronavirus lebih sedikit dibandingkan yang tahu program tersebut. Artinya, meski warga tahu program tersebut, namun terdapat sejumlah warga yang masih tidak percaya dengan efikasi vaksin," tulis Lembaga Survei Indonesia, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7).

Survei juga menemukan mayoritas warga belum divaksin (82.6%). Di antara mereka yang belum divaksin mayoritas bersedia divaksin (63.6%), namun cukup banyak yang tidak bersedia divaksin (36.4%) dengan beragam alasan. Alasan paling banyak adalah karena takut efek samping, menilai vaksin tidak efektif, dan merasa tidak membutuhkan vaksin karena sehat.

Terkait target vaksinasi menjangkau 181 juta orang pada 2021, mayoritas warga merasa sangat/cukup yakin pemerintah dapat memenuhi target. Namun, mayoritas warga menilai anggaran negara untuk pengadaan vaksin berpotensi disalahgunakan. Juga cukup banyak yang tidak yakin pemerintah bisa menjamin penggunaan anggaran vaksin agar tak dikorupsi.