Temuan KPK: 89% pelatihan Kartu Prakerja gratis di internet

KPK menilai hanya sebagian kecil pelatihan Kartu Prakerja yang memenuhi syarat.

Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Foto Antara/Moch Asim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai proses kurasi Program Kartu Prakerja tidak memadai. Hal ini diyakini lembaga antirasuah itu setelah melakukan kajian.

"Kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Alex menyebut, hanya sebagian kecil pelatihan yang memenuhi syarat baik dalam melakukan pelatihan dalam jaringan atau online. Jika dipersentasekan, hanya 13% atau 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pelatihan online atau daring.

KPK juga mengidentifikasi sebagian besar jenis pelatihan yang disajikan dalam Program Kartu Prakerja telah tersedia di berbagai media yang tidak berbayar.

Hal itu berdasarkan temuan KPK, dari 1.895 pelatihan yang dilakukan pemilihan sampel didapat 327 sampel pelatihan.