Tolak pemindahan IKN, PKS sebut masih banyak PR yang belum tuntas

Masih banyak pekerjaan rumah yang harusnya diselesaikan, seperti pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto: dpr.go.id/Runi/Man

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menegaskan penolakannya terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan.

Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut, rencana pemindahan ibu kota sangat tidak matang. Mengingat masih banyak pekerjaan rumah yang harusnya diselesaikan, seperti pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pemenuhan kebutuhan pangan.

Selain itu, ada beberapa alasan mengapa Fraksi PKS menolak rencana ini. Pertama, Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur di dalamnya, selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut. Menurutnya, Kaltim sendiri menyumbang 12,6 juta ha (31%) kawasan hutan di dalamnya.

"PKS tidak ingin ada dampak yang buruk terhadap eksistensi ekosistem dan sumber daya air di sana," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (13/12).

Alasan kedua, lanjut Mardani, membangun bendungan juga tidak serta merta menyelesaikan masalah karena kualitas air tidak akan pernah sama dan semakin lama akan mulai tergerus sejalan dengan pertumbuhan kota.