Perlindungan hak penyandang disabilitas jadi tanggung jawab bersama
Butuh literasi disabilitas agar semua paham terkait disabilitas ini. Termasuk sosialisasi kepada semua stakeholder
DPR sesalkan anggaran kemiskinan Rp500 T hanya untuk rapat di hotel
Anas merasa jengkel terhadap program-program pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga yang dinilai dihamburkan.
Politikus PKS sebut model proposional tertutup bisa diterapkan
Mardani sendiri mengutarakan bahwa PKS lebih memilih sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024.
Politikus PKS ingatkan Jokowi tak tergoda sebagai king maker Pilpres 2024
Presiden Jokowi menyampaikan rencananya setelah purnatugas dari Kepala Negara yang diembannya selama dua periode.
MK putuskan menteri capres tak harus mundur, PKS nilai tidak etis
Menurut PKS, tanpa keputusan MK sekalipun, seharusnya capres bersikap negarawan.
PKS sebut kenaikan harga BBM tak sebanding anggaran energi
Menurut Mardani, ada opsi lain yang sebenarnya dimiliki pemerintah selain menaikan harga BBM.
Isu Anies dijegal jadi capres, PKS: Sulit dibuktikan kebenarannya
Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat capres utama dari PKS untuk saat ini.
PKS minta pengusutan terkait pengakuan Bupati Merauke bayar anggota DPR
Mardani menegaskan, tidak boleh transaksi dalam pemekaran sebuah daerah.
Dari Bogor ke Luwu: Mimpi pemekaran dan ilusi kesejahteraan
Desakan agar kebijakan moratorium pemekaran wilayah dicabut menguat setelah pembentukan tiga provinsi baru di Papua.
PKS sebut pencalonkan Raffi Ahmad di Pilpres 2024 hanya guyon!
Nama Raffi sebagai calon dari PKS disebut oleh Ketua Badan Pembinaan Daerah DPP PKS, Zulkieflimansyah.
Ratusan CPNS mundur karena gaji kecil, PKS: Ini musibah!
Ratusan CPNS yang mengundurkan diri itu merugikan pemerintah. Sebab, formasi instansi yang seharusnya terisi, kini menjadi kosong.
PKS kritik Kemendagri soal penjabat Bupati Pulau Morotai
Gubernur Abdul Gani mengatakan tidak mau melantik Penjabat Bupati Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara di luar usulan.
PKS dukung Kejaksaan larang terdakwa pakai atribut agama saat sidang
Penggunaan atribut agama hanya akan memperburuk kesan kepercayaan yang dianut.
Ini respons PKS soal terbentuknya koalisi Golkar, PAN, PPP
Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk setelah Ketu Golkar Airlangga Hartarto melakukan silaturahmi dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Komisi II sebut posisi penjabat gubernur yang dilantik Tito rawan digugat
Mendagri memastikan pelantikan lima penjabat gubernur sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang ada.
DPR minta Jokowi ingatkan Mendagri soal penunjukan 101 kepala daerah
MK telah memerintahkan pemerintah menyusun peraturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah.
PKS kritik Jokowi soal pelarangan bahan baku migor: Memalukan!
PKS menilai kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor CPO merupakan sebuah kebijakan masuk angin.
Soal Partai Mahasiswa Indonesia, PKS: Jika mandiri bagus sekali
PKS mengingatkan bahwa membangun partai politik bukanlah perkara gampang atau tak cukup hanya bermodal pengesahan di Kemenkumham.
PKS minta 4 menteri yang dipanggil Jokowi mundur
Dari keempat menteri yang dipanggil, tiga menteri menyatakan siap maju. Hanya Prabowo Subianto yang menjawab atas izin Jokowi.
Krisis Sri Lanka, PKS sentil tingginya utang pemerintah
Sri Lanka yang saat ini terlilit utang mencapai Rp732,2 triliun harusnya menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia.
PKS: Wajar mahasiswa demo, tekanan ekonomi nyata
Menurut Mardani, tuntutan mahasiswa ini mempunyai dasar fakta yang kuat. Oleh sebab itu, wajar ada demo.
PKS anggap Jokowi lucu larang menteri bicara tunda Pemilu 2024
Menurut Mardani, pernyataan tersebut mengindikasikan Jokowi tidak tegas dengan isu tunda Pemilu 2024.
Pramono Anung bantah aliran dana dari Istana soal isu penundaan pemilu
Politikus PKS Mardani Ali Sera menduga ada anggaran untuk mendukung isu penundaan Pemilu 2024.
Apdesi deklarasi Jokowi 3 periode, PKS: Buka kotak pandora!
PKS meminta semua pihak seharusnya memegang penuh komitmen pembatasan masa jabatan presiden.
Politikus PKS soroti kabar dua konsorsium mundur dari proyek IKN
Menyusul SoftBank, dua konsorsium dikabarkan membatalkan komitmennya untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara.
