Putusan MK soal usia capres-cawapres muskil diterapkan
MK memutuskan capres ataupun cawapres dapat berusia di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah.
KPU akomodir keputusan MK dengan akan mengubah PKPU
KPU akan menyusun draf perubahan atau revisi dari PKPU tersebut dan akan disampaikan kepada pemerintah dan DPR.
Komisi II DPR dalami masalah pertanahan di Jatim
Pada 2023, Pemprov Jatim menargetkan redistribusi tanah sebanyak 6.000 bidang di 6 kabupaten/kota.
Revisi UU Pemda, Komisi II DPR akan ubah status anggota DPRD
Dalam UU 23/2014, anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi disamakan dengan dinas bukan kepala daerah.
Program redistribusi tanah perlu sinergi BPN-KLHK
"Banyak hutan yang sudah enggak ada malah sudah jadi kebun, tetapi statusnya masih menjadi kawasan hutan khususnya produksi."
Revisi UU ASN siap disahkan DPR, jawab masalah tenaga honorer?
Revisi UU 5/2014 segera disahkan seiring rampungnya pembahasan antara Komisi II DPR dengan berbagai perwakilan pemerintah.
Revisi UU 5/2014, status ASN akan terbagi menjadi 3 kategori
Adanya ketiga kategori ASN tersebut diklaim menjadi solusi atas kejelasan status tenaga honorer.
KPU batal terapkan 2 panel penghitungan suara Pemilu 2024
Usulan 2 panel penghitungan suara pada Pemilu 2024 muncul untuk menekan beban kerja KPPS.
Pimpinan Komisi II DPR dukung usulan mempercepat Pilkada 2024: Pembangunan lebih efisien
Mendagri, Tito Karnavian, sebelumnya menyebutkan, 545 daerah takkan memiliki pemimpin definitif pada 1 Januari 2025.
Tok! Masa pendaftaran paslon presiden-wapres pada 19-25 Oktober 2023
Mulanya, waktu yang ditetapkan adalah 19 Oktober-25 November 2023.
Doli sebut Otorita IKN lebih cocok daripada DKI Nusantara
Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat sebelumnya mengusulkan agar pemerintahan Nusantara berupa daerah khusus seperti Jakarta.
Usulan memajukan pendaftaran paslon pilpres penuhi 4 aspek
Usulan memajukan tahapan pendaftaran paslon presiden-wapres diajukan KPU menyusul disahkannya UU 7/2023.
Kecuali Fraksi PKS, DPR sepakat sahkan hasil revisi UU IKN di paripurna
Ada beberapa isu pokok perubahan dan DIM RUU IKN yang disetujui DPR dan pemerintah.
Bangun IKN, pemerintah jangan gusur tanah ulayat dan masyarakat adat
Sekitar 20.000 warga adat dan lokal terancam tergusur akibat pembangunan IKN.
Pemerintah diminta kaji mendalam wacana gaji tunggal PNS
Wacana gaji tunggal kali pertama didorong KPK pada 2014.
Pendaftaran capres-cawapres maju, NasDem: Konsekuensi UU 7/2023
Jadwal penetapan daftar calon tetap (DCT) juga lebih cepat akibat disahkannya UU 7/2023.
DPR tunggu kejelasan dari KPU soal pemajuan pendaftaran capres-cawapres
Jika PKPU terbaru disetujui, maka pendaftaran calon presiden dan wakil presiden hanya tinggal satu bulan lagi dari sekarang.
Politikus Gerindra kritisi kebijakan paperless pendaftaran bacaleg
"Walaupun paperless, sampai saat ini, KPU lebih percaya dengan fotokopi daripada bahan asli."
Picu kegaduhan, pimpinan Komisi II DPR tolak Pilkada 2024 dipercepat
Sesuai Pasal 201 UU 10/2016, Pilkada 2024 dilaksanakan pada 27 November.
Picu kegaduhan, pimpinan Komisi II DPR tolak Pilkada 2024 dipercepat
Sesuai Pasal 201 UU 10/2016, Pilkada 2024 dilaksanakan pada 27 November.
KPU-Bawaslu diminta rekrut pemuda jadi tenaga ad hoc pemilu
"[Dampaknya] bukan hanya tingkat partisipasi mereka, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan pemilu."
Komisi II terkesima dengan progres pembangunan IKN Nusantara
"Kita yakin tanggal 17 Agustus 2024 bisa dilakukan upacara bendera di IKN."
Komisi II DPR akan ke Titik Nol, cek dalih revisi UU IKN
Revisi UU IKN setidaknya mencakup 9 substansi.
Komisi II DPR akan bentuk Panja RUU IKN
Pemerintah menargetkan revisi UU IKN rampung dan diundangkan pada Oktober 2023.
Komisi II DPR akan usut penundaan pengumuman seleksi Bawaslu daerah
Bawaslu RI dinilai memiliki masalah internal sehingga berkali-kali merevisi keputusan soal seleksi calon komisioner di 514 kabupaten/kota.
