Terapkan PSBB total, Wakil Ketua DPR: Ada kesan Anies tak percaya pemerintah

Azis meminta, agar Anies selalu berpijak pada prosedur yang ada sebelum memutuskan satu kebijakan.

Ketua DPR Puan Maharani kanan berbincang dengan Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin saat akan memimpin Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Jakarta Selasa (12/5/2019)/Foto Antara/Muhammad Adimaja.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak percaya pemerintah pusat dalam menangani Covid-19. Kesan itu muncul karena ibu kota berencana kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menilai, semestinya tidak terjadi karena pemerintah pusat telah menjalankan tugasnya dalam pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan. Di sisi lain, selalu memperhatikan aspek ekonomi dan sosial.

"Jangan sampai Pemprov DKI tidak memperhatikan aspek lain dan hanya berkutat dengan pemikiran sendirinya, yang dapat menimbulkan dampak kerugian di tengah masyarakat, terutama psikis masyarakat karena ekonomi dan berdampak pada aspek sosial," ujar Aziz dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9).

Berkenaan dengan itu, Azis meminta agar Gubernur Anies selalu berpijak pada prosedur yang ada sebelum melakukan atau memutuskan satu kebijakan. "Kami semua harus kompak dan satu visi dalam menghadapi pandemi Covid-19, sehingga tidak menimbulkan lebih banyak korban," ujarnya.

Di sisi lain, politikus Partai Golkar itu berharap Pemprov DKI dapat melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu, terutama PSBB atau saat ini yang diakui Gubernur Anies sebagai pengetatan klaster perkantoran.