KPU diminta buat terobosan agar pilkada hemat anggaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada Serentak 2020 hendaknya membuat terobosan model pilkada yang lebih efisien. Sebab, kondisi perekonomian Indonesia saat ini berat, ditambah lagi pandemi Covid-19 masih berlangsung. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6).

"Kalau di tengah kondisi saat ini tetap melaksanakan pilkada dengan pola hight cost, maka menjadi tidak rasional dan tidak logis saja. Karena itu, jalan tengahnya harus dicari oleh KPU, jangan hanya membelanjakan APBN saja ," kata Mahfuz.

Sementara dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, hasil pilkada juga tidak serta merta memperbaiki kondisi masyarakat di daerah. Apabila tidak ada terobosan, maka sebaiknya pilkada diundur hingga 2021.

"Risikonya akan banyak Plt (pelaksana tugas). Tetapi, kewenangan Plt ini tidak bisa mengambil keputusan strategis di daerahnya. Jadi, jangan sampai malah jadi menggangu kepentingan masyarakat yang lebih besar," katanya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah, jika pilkada digelar pada 2021 agar tidak ada Plt dan kepala daerah tetap dapat mengambil keputusan stategis.