Penegakan hukum tak cukup hanya dengan gaji tinggi

Pejabat hukum yang tertangkap tangan melakukan korupsi menerima suap, sesungguhnya sudah mendapatkan gaji yang sangat cukup.

Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme/ Antara Foto

Penegakan hukum yang ditawarkan oleh Calon Presiden dari nomor urut 02, Prabowo Subianto, dengan memperbaiki penghasilan atau gaji para petugas penegak hukum belum lah cukup. Perbaikan gaji penegak hukum pun hanya salah satu instrumen saja.

“Penegakan hukum memang harus diawali dengan memperbaiki atau memperkuat para penegak hukum. Salah satunya memang memberikan gaji yang lebih baik. Tapi itu tidak cukup,” kata Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah kepada Alinea.id di Jakarta pada Kamis (17/1).

Menurutnya, paparan Prabowo Subianto hanya sebagian dari yang dibutuhkan dalam rangka menegakkan hukum. Pasalnya, selama ini para penegak hukum yang terjerat kasus diketahui memiliki gaji yang juga tidak sedikit. 

“Pejabat hukum yang tertangkap tangan melakukan korupsi menerima suap sesungguhnya sudah mendapatkan gaji yang sangat cukup,” ujar Piter.

Piter mengatakan, untuk menyelesaikan penegakan hukum yang kompleks caranya tidak sesederhana itu dengan memberikan penghasilan gaji yang tinggi.