Pilkada tak langsung disebut akan jadi permainan politik dan uang
Perdebatan pilkada langsung atau pun tidak sudah berakhir sejak 2004 lalu atau pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, menganggap pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui sistem tidak langsung atau melalui DPRD sarat kepentingan partai. Menurutnya, peralihan mekanisme pemilihan itu memuat segudang persoalan.
“Akan parah kalau kepala daerah dipilih DPRD. Itu akan berorientasi ke DPRD-nya. Akan menjadi arena permainan politik dan permainan uang. Jadi, akan banyak masalah pilkada tidak langsung,” kata Hadar di Jakarta, Minggu (24/11).
Kendati demikian, dia menyatakan tidak setuju jika mekanisme pilkada beralih menjadi tidak langsung. Pasalnya, perdebatan pilkada langsung atau pun tidak sudah berakhir sejak 2004 lalu atau pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
“Perdebatan langsung atau tidak langsung sudah diakhiri menjelang 2004, yang sebelumnya pemilihannya ada di DPRD. Waktu itu diakhiri adanya Perppu pada masa pemerintahan Presiden SBY,” ujar Hadar.
Namun demikian, dia tidak menyangkal bahwa dalam teknis pilkada juga memuat sejumlah persoalan. Salah satu contoh besarnya terkait politik uang. "Persoalan politik uang hal ini menurut kami harus dibenahi," tutur dia.