Realisasi transfer anggaran pilkada masih ada yang belum 100%

Untuk KPU, 266 pemda yang akan melaksanakan pilkada telah 100% transfer dan masih terdapat empat pemda yang transfernya di bawah 100%.

Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Foto Antara/Fauzan/aww.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis realisasi Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD, Bawaslu Daerah, dan Pengamanan.

"Di mana hingga 20 Oktober 2020 Pukul 16.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada  2020 sebagai berikut, KPU yaitu sebesar Rp10,212 triliun atau 99,76%, Bawaslu Rp3,463 triliun atau 99,86%, pengamanan Rp1,274 triliun atau 85,17%," jelas Ardian, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10).

Untuk KPU, 266 pemda yang akan melaksanakan pilkada telah 100% transfer dan masih terdapat empat pemda yang transfernya di bawah 100%.

Realisasi NPHD untuk Bawaslu daerah ada 268 pemda yang telah 100% transfer ke Bawaslu dan masih terdapat dua pemda yang transfernya di bawah 100%.

Adapun pemerintah daerah yang belum realisasinya mencapai 100% secara keseluruhan, baik realisasi transfer ke KPU dan Bawaslu meliputi Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung (KPU: 92,31%/Bawaslu: 89,47%) yang rencananya dilunasi pada 2 November 2020. Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Paser (KPU: 93,73%), yang akan dilunasi setelah evaluasi APBDP oleh provinsi pada Oktober. Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Waropen (KPU:75,00%/Bawaslu: 82,00%), yang rencananya dilunasi secara bertahap di akhir  Oktober dan November. Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Raja Ampat (KPU: 80,74%).