Perkembangan tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat pemulihan hunian, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, transportasi, dan kebutuhan masyarakat lainnya di 53 kabupaten/kota terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi ddan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan, 12 kementerian dan lembaga kini telah menerima anggaran belanja tambahan (ABT) sebagai bagian dalam realisasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028.
12 instansi tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perhubungan; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif; serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Perkembangan tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat pemulihan hunian, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, transportasi, dan kebutuhan masyarakat lainnya di 53 kabupaten/kota terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Anggaran 12 kementerian dan lembaga sudah masuk dalam pagu. Artinya, mereka sudah dapat memulai realisasi kegiatan dalam Rencana Induk, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan,” kata Brigjen TNI Andre Julian, Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Masuknya anggaran ke dalam pagu membuka jalan bagi K/L untuk mempercepat penyelesaian dokumen, pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, hingga pekerjaan fisik. Satgas PRR akan terus memantau setiap tahapan agar proses administrasi berjalan cepat tanpa mengurangi ketepatan sasaran dan akuntabilitas.