Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi ddan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan, 12 kementerian dan lembaga kini telah menerima anggaran belanja tambahan (ABT) sebagai bagian dalam realisasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028.
12 instansi tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perhubungan; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif; serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Perkembangan tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat pemulihan hunian, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, transportasi, dan kebutuhan masyarakat lainnya di 53 kabupaten/kota terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Anggaran 12 kementerian dan lembaga sudah masuk dalam pagu. Artinya, mereka sudah dapat memulai realisasi kegiatan dalam Rencana Induk, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan,” kata Brigjen TNI Andre Julian, Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Masuknya anggaran ke dalam pagu membuka jalan bagi K/L untuk mempercepat penyelesaian dokumen, pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, hingga pekerjaan fisik. Satgas PRR akan terus memantau setiap tahapan agar proses administrasi berjalan cepat tanpa mengurangi ketepatan sasaran dan akuntabilitas.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu instansi yang mulai menjalankan proses pengadaan dan pelelangan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal. Pekerjaan fisik pembangunan huntap ditargetkan mulai pada awal September 2026.
“Semakin cepat anggaran masuk ke pagu K/L, semakin cepat pula kementerian dan lembaga tersebut harus memulai pekerjaannya. Kementerian PKP, misalnya, sudah memulai proses pengadaan dan lelang, kemudian pekerjaan ditargetkan berjalan pada awal September,” ujar Andre.
Secara keseluruhan, Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028 memuat 11.520 kegiatan dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Program tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh 33 K/L bersama pemerintah daerah terdampak agar pemulihan berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, pengajuan anggaran untuk 20 K/L lainnya masih diproses di Kementerian Keuangan. Prosesnya berada pada tahapan yang berbeda, mulai dari penelaahan, verifikasi dokumen, hingga penyesuaian dan pemeriksaan ulang data. Instansi yang masih berproses mencakup sektor kehutanan, keagamaan, UMKM, perdagangan, pertanahan, pendidikan tinggi, industri, lingkungan hidup, kebudayaan, kebencanaan, dan sejumlah bidang lainnya.
Satgas PRR terus mengawal penyelesaian proses tersebut sekaligus mendorong K/L segera menindaklanjuti kebutuhan administrasi. Konsistensi dokumen dan ketepatan data diperlukan agar penetapan anggaran dapat diselesaikan lebih cepat dan program pemulihan dapat bergerak serentak di daerah terdampak.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan anggaran yang telah tersedia harus segera diwujudkan menjadi pekerjaan nyata. “Kementerian dan lembaga yang anggarannya sudah turun dari Kementerian Keuangan kita dorong segera bekerja,” kata Tito dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
