Seluruh mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui pendekatan berbasis data dari pemerintah daerah atau bottom-up, guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) dan bantuan sosial lainnya bagi penyintas bencana terus berjalan dengan prinsip tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan, seluruh mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui pendekatan berbasis data dari pemerintah daerah atau bottom-up, guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kecepatan untuk memberikan bantuan, baik rumah yang rusak, perorangan, perabotan, uang lauk-pauk, dan juga stimulan ekonomi, itu menggunakan mekanisme bottom-up dari pendataan pemerintah kabupaten/kota. Ada yang cepat, ada yang lambat,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, perbedaan kecepatan penyaluran bantuan di tiap daerah bukan disebabkan oleh keterlambatan pemerintah pusat, melainkan karena variasi kecepatan pendataan dan pengajuan dari pemerintah daerah. Menurut Tito, data penerima bantuan harus melalui proses verifikasi berlapis, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta validasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan tidak terjadi kesalahan maupun data ganda.
“Kami menemukan ada data ganda di lapangan. Karena itu verifikasi sangat penting agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.