Menteri Kominfo Meutya Hafid mengakui bahwa pemerintah memang tengah mengevaluasi skema pembangunan infrastruktur digital.
Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait program pembangunan infrastruktur digital dalam rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo). Salah satu sorotan utamanya adalah keberlanjutan proyek BTS (Base Transceiver Station) yang hingga saat ini belum rampung di beberapa wilayah, termasuk Kalimantan Barat.
Nico menilai bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap pola pembiayaan dan pengelolaan operasional BTS. Ia mengusulkan agar ke depan pemerintah lebih fokus pada kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur digital, sementara pemerintah cukup berperan sebagai penyedia insentif dan pengawas layanan.
“Kalau dulu sebelum proyek ini dibangun, BTS yang bangun swasta. Pemerintah tinggal bayar bulanannya. Kalau sekarang kan jadi ada operasional maintenance-nya, jadi tanggung jawab pemerintah. Besar sekali ini.
Apalagi nanti dibangun semua selesai. Jadi maksud saya, ini mengkoreksi program kita ke depan, sudah bagus, itu biarkan swasta yang membangun,” ujar Junico di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).
Menanggapi hal itu, Menteri Kominfo Meutya Hafid mengakui bahwa pemerintah memang tengah mengevaluasi skema pembangunan infrastruktur digital, termasuk kemungkinan memperluas skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek BTS dan jaringan internet di daerah.