DPR minta warga tak terprovokasi video TNI AU injak kepala
Kasus penganiayaan di Merauke itu rawan jadi alat provokasi dengan mengangkat isu etnis.
Injak kepala warga, TNI AU harus buktikan proses hukum yang transparan
Irine mengapresiasi, langkah cepat TNI AU dalam melakukan proses hukum terhadap dua prajurit tersebut, yakni Serda D dan Prada V.
DPR minta anggota TNI AU pemukul warga Merauke dipecat
TNI AU mesti mencontoh KSAD Jenderal Andika yang memecat anak buahnya karena menyerang Polsek Ciracas.
DPR apresiasi alih fungsi fasilitas Kemenhan jadi RSD Covid-19
"Karena kita tahu fasilitas kesehatan publik sekarang menanggung beban berat menghadapi lonjakan kasus Covid-19."
DPR minta TNI dukung penuh penerapan PPKM darurat
Peran TNI sangat krusial untuk membantu pelaksanaan PPKM darurat sekaligus pencapaian target vaksinasi satu juta per hari.
RUU PDP deadlock, DPR: Pemerintah tidak serius
Pembahasan RUU PDP antara Komisi I DPR dan pemerintah tidak menemui titik temu saat rapat konsiyering.
PKS pertanyakan nasib revisi UU ITE
Adanya SKB ini jangan dijadikan alasan bagi pemerintah untuk tidak merevisi UU ITE.
DPR minta Indonesia dorong PBB terjunkan pasukan perdamaian
Sebanyak 113 warga, termasuk 31 anak-anak, meninggal dunia akibat bentrokan di Kompleks Masjid Al Aqsa, beberapa hari terakhir.
Dave: Pemerintah harus yakinkan dunia luar jika OPM teroris
TNI-Polri harus tetap memberikan rasa nyaman dan aman terhadap penduduk Papua.
DPR dukung pemerintah labeli KKB teroris
Menurut Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, OPM adalah kelompok teroris karena meneror dan membunuh sipil dan membakar fasilitas publik.
Anggota DPR duga Kabinda Papua telah jadi target
Instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI-Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi.
Kabinda Papua ditembak, Komisi I DPR: Ini masalah serius
Jika tindakan tegas tak segera dilakukan TNI-Polri, bukan tidak mungkin insiden kekerasan oleh KKB terulang kembali.
DPR prihatin KRI Nanggala-402 hilang di Bali
Insiden terjadi saat KRI Nanggala-402 melakukan latihan penembakan di perairan utara Pulau Bali, Rabu (21/4).
Indonesia diminta proaktif setop kudeta militer di Myanmar
Kudeta oleh militer di Myanmar diyakini bakal memengaruhi stabilitas politik di Indonesia.
Terbit SE Kapolri, Komisi I DPR nilai UU ITE lebih baik direvisi
Menurut Komisi I DPR, pemerintah sebaiknya tetap merevisi UU ITE meskipun Kapolri telah menerbitkan SE tentang penanganan perkara terkait.
Pemerintah segera realisasikan migrasi televisi analog ke digital
Pengalihan tv analog ke digital ini akan berdampak dalam banyak hal, seperti belajar daring, belanja online, hingga bertani.
Pemerintah dianggap tak kompak soal "pasal karet" UU ITE
Pemerintah dinilai tak kompak soal pasal karet UU ITE karena adanya perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan Menkominfo, Johnny Plate.
Politikus PDIP nilai tidak ada pasal karet dalam UU ITE
Menurut TB Hasanuddin, aparat perlu memahami ketentuan berlaku dan memakai hati nurani dalam memproses hukum terkait UU ITE.
Farhan: Jaringan 5G harus beri edukasi
Muhammad Farhan merasa janggal dengan munculnya dorongan implementasi jaringan 5G.
Pemerintah diminta punya solusi respons kudeta Myanmar
WNI di Myanmar harus dipulangkan ke Indonesia apabila memiliki prediksi eskalasi konflik kian mengkhawatirkan.
Pemerintah diminta tak tergesa-gesa eksekusi layanan internet 5G
Indonesia perlu mempersiapkan infrastruktur dan ekosistem 5G terlebih dahulu sebelum mengeksekusi layanan tersebut.
Anggota Komisi I DPR: Pejabat Indonesia tak boleh kontak resmi dengan Israel
Hal itu sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, yakni menjunjung tinggi kemerdekaan Palestina.
Beri Israel calling visa, DPR: Seperti menampar muka sendiri
Langkah itu keliru karena Israel termasuk negara penjajah dan bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Respons terorisme Sigi, DPR dorong pengesahan Perpres Pelibatan TNI
Politikus PDIP, TB Hasanuddin mengklaim, kejadian bisa terulang apabila dibiarkan terlalu lama.
Dubes diminta tidak melupakan perlindungan WNI
Apalagi, dalam situasi pandemi seperti sekarang, perlindungan WNI kita harus mendapat perhatian yang cukup.
