Sebanyak 33 provinsi berhasil menurunkan IPH, sementara hanya lima provinsi yang mengalami kenaikan.
Upaya konsisten Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam mengoordinasikan pengendalian inflasi di daerah menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi nasional pada Oktober 2025 secara tahunan tercatat sebesar 2,86% (year-on-year/yoy), dengan inflasi bulanan (month-to-month) tercatat 0,28%. Capaian itu tidak terlepas dari kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terus bergerak mengikuti arahan Mendagri agar pemerintah daerah menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan strategis.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan keberhasilan mengendalikan inflasi dari komponen bahan pokok terlihat dari perbaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di banyak daerah. Tercatat, sebanyak 33 provinsi berhasil menurunkan IPH, sementara hanya lima provinsi yang mengalami kenaikan.
"Pada level kabupaten/kota, 285 daerah tidak mengalami kenaikan IPH, dan 65 daerah mengalami kenaikan,” katanya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/11).
Data ini menunjukkan bahwa mayoritas daerah mampu menjaga stabilitas harga sesuai pedoman pengendalian inflasi yang dikoordinasikan Kemendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan capaian inflasi yang terkendali merupakan buah dari kerja rutin dan disiplin seluruh daerah mengikuti rapat pengendalian inflasi setiap pekan—rapat yang digagas dan dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Rapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan inflasi setiap wilayah. Daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional dipantau ketat sampai grafiknya kembali turun.