Upaya konsisten Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam mengoordinasikan pengendalian inflasi di daerah menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi nasional pada Oktober 2025 secara tahunan tercatat sebesar 2,86% (year-on-year/yoy), dengan inflasi bulanan (month-to-month) tercatat 0,28%. Capaian itu tidak terlepas dari kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terus bergerak mengikuti arahan Mendagri agar pemerintah daerah menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan strategis.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan keberhasilan mengendalikan inflasi dari komponen bahan pokok terlihat dari perbaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di banyak daerah. Tercatat, sebanyak 33 provinsi berhasil menurunkan IPH, sementara hanya lima provinsi yang mengalami kenaikan.
"Pada level kabupaten/kota, 285 daerah tidak mengalami kenaikan IPH, dan 65 daerah mengalami kenaikan,” katanya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/11).
Data ini menunjukkan bahwa mayoritas daerah mampu menjaga stabilitas harga sesuai pedoman pengendalian inflasi yang dikoordinasikan Kemendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan capaian inflasi yang terkendali merupakan buah dari kerja rutin dan disiplin seluruh daerah mengikuti rapat pengendalian inflasi setiap pekan—rapat yang digagas dan dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Rapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan inflasi setiap wilayah. Daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional dipantau ketat sampai grafiknya kembali turun.
Ia turut memaparkan kondisi inflasi yoy di berbagai wilayah. Provinsi Sumatera Utara tercatat memiliki inflasi tertinggi sebesar 4,97% dengan IHK sebesar 110,89, sedangkan inflasi terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,53% dengan IHK sebesar 104,69.
Sementara inflasi kabupaten/kota yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 6,70% dengan IHK sebesar 113,49 dan terendah terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar 0,43% dengan IHK sebesar 107,21. Bahkan Kabupaten Halmahera Tengah mengalami deflasi 0,19% dengan IHK sebesar 107,96.
Menurut Bima, laju inflasi saat ini sebagian besar dipicu oleh faktor global, terutama meningkatnya harga emas internasional yang berdampak pada harga emas domestik. Selain itu, beberapa komoditas pangan seperti bawang merah, cabai merah, dan telur ayam juga ikut memberi andil. "Namun, kontributor terbesar tetap harga emas,” ujarnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kemendagri di bawah arahan Mendagri Tito Karnavian memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi, yakni mendorong operasi pasar dan gerakan pangan murah bekerja sama dengan pemda dan Bulog; memantau harian harga komoditas strategis melalui dashboard inflasi dan laporan TPID; serta mensinergikan kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar distribusi berjalan lancar dan tidak memicu lonjakan harga.
Selain itu, Mendagri Tito Karnavian dalam beberapa minggu terakhir juga turun langsung ke daerah untuk memastikan stabilitas harga di lapangan. Kegiatan itu meliputi kunjungan kerja ke pasar-pasar tradisional untuk memeriksa stok beras, cabai, dan komoditas pangan lain yang memengaruhi inflasi.
Tito juga memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan menjelang akhir tahun.
