close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Dok.Alinea/capture ANTARA
icon caption
Dok.Alinea/capture ANTARA
Peristiwa
Kamis, 19 November 2026 11:00

Komisi III sepakati pengembalian dana korban dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR menyepakati pengaturan pengembalian dana korban tindak pidana sebagai salah satu substansi RUU Perampasan Aset.
swipe

Komisi III DPR RI menyepakati pengaturan pengembalian dana kepada korban tindak pidana sebagai salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketentuan ini ditujukan untuk memastikan korban tidak hanya melihat pelaku dihukum, tetapi juga memperoleh kembali kerugian yang dialami.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mengatakan, pengembalian uang korban telah masuk dalam substansi RUU Perampasan Aset yang disepakati pada pembicaraan tingkat I bersama pemerintah, Rabu (18/11).

"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano dalam keterangannya di Jakarta, melalui ANTARA, Kamis (19/11).

Menurut Rano, pengaturan tersebut menjadi jawaban atas persoalan yang kerap dihadapi korban tindak pidana, terutama dalam kasus penipuan investasi dan kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Selama ini, korban sering menghadapi proses panjang untuk mendapatkan kembali uangnya, meskipun pelaku telah menjalani proses hukum. Padahal, kerugian tersebut dapat berasal dari tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga modal usaha.

"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," kata Rano.

Ia menjelaskan, perampasan aset tidak hanya bertujuan mengambil kembali hasil kejahatan, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan hak pihak yang dirugikan. Hasil perampasan aset diharapkan dapat digunakan untuk mengganti kerugian korban yang berhak melalui mekanisme hukum yang jelas.

Rano juga menekankan pentingnya pendataan korban secara akurat serta pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara dapat menentukan peluang pengembalian kerugian kepada korban.

"Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan, sementara korban menanggung kerugian sendirian. Untuk itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga," ujarnya.

Kesepakatan tingkat I tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan mencakup laporan panitia kerja, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tingkat I.

Setelah disepakati pada pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset akan melanjutkan proses pembahasan ke tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

img
Dhanisa Julia
Reporter
img
sat
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan