Komite Eksekutif Otsus menjadi motor utama koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi memasuki babak baru percepatan pembangunan di Tanah Papua. Momentum ini ditandai dengan pelantikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).
“Komite Eksekutif memiliki tugas ganda. Selain saya sebagai Wamendagri, kami mengoordinasikan percepatan pembangunan di enam provinsi Papua antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Semua program APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk Papua wajib dikoordinasikan dan dilaporkan kepada komite,” ujar Ribka dalam keterangan resminya.
Ribka menjelaskan, Komite Eksekutif Otsus menjadi motor utama koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah. Semua program pembangunan yang bersumber dari APBN dikoordinasikan agar berjalan sinkron dan efektif, sejalan dengan Astacita presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sebagai pejabat yang melapor langsung ke presiden, Ribka menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
“Ini amanah besar untuk memastikan semua program berpihak pada rakyat Papua agar maju dan sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.