Situasi kemanusiaan di daerah gempa bumi, terutama yang berada di luar kendali militer, sangat dahsyat.
Meski porak poranda dihantam gempa, militer yang berkuasa di Myanmar tidak ingin melonggarkan pengawasan terhadap kelompok pemberontak. Ini berakibat pada terhambatnya bantuan kemanusiaan ke negeri junta militer itu.
Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat (4/4), mengatakan militer Myanmar membatasi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi korban gempa bumi di daerah-daerah yang dianggap menentang kekuasaannya.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga mengatakan sedang menyelidiki 53 serangan yang dilaporkan oleh junta terhadap lawan-lawannya sejak gempa bumi melanda pada tanggal 28 Maret, termasuk serangan udara, yang 16 di antaranya terjadi setelah gencatan senjata pada tanggal 2 April.
Pada hari Jumat, kantor tersebut diberitahu tentang delapan serangan lebih lanjut yang sedang diselidiki, katanya.
Seorang juru bicara junta yang berkuasa di Myanmar tidak menanggapi panggilan dari Reuters untuk meminta komentar.