Sri Mulyani menyebut membayar gaji guru sebagai tantangan keuangan negara yang lumayan berat.
Isu yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menganggap guru sebagai beban negara telah diklarifikasi sebagai hoaks. Namun demikian, perdebatan tentang arah kebijakan pendidikan nasional kembali mencuat.
Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), John Eddy Junarsin menegaskan bahwa kompensasi guru tidak seharusnya dipandang sekadar biaya. Dari sisi akuntansi, kompensasi guru memang biaya bagi sekolah atau pemerintah, tetapi dari perspektif ekonomi, sosial, bahkan teknologi, itu adalah investasi.
Ia menilai pernyataan Sri Mulyani menggambarkan fakta bahwa pendidikan yang semakin berkualitas butuh dana besar. Alhasil institusi pendidikan diharapkan dapat memperoleh pendapatan tambahan selain anggaran pemerintah, misalnya melalui research, hilirisasi produk, dan lainnya.
“Pertanyaannya adalah bagaimana institusi pendidikan itu bisa melakukannya, terutama yang di daerah? Jadi, memang pendanaan dari pemerintah masih sangat dibutuhkan di sektor pendidikan,” ujarnya kepada Alinea.id, Senin (25/8).
Sri Mulyani menyinggung soal gaji guru saat berbicara dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025. Ia menyebut membayar gaji guru dan pengajar ialah salah satu tantangan negara.