Langkah Mendagri Tito Karnavian membidani pembentukan KEPP Otsus Papua dinilai sebagai skenario strategis untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membidani pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) sebagai skenario strategis untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Menurut Yohanes, pengalaman Tito saat menjabat sebagai Kapolda Papua tidak dapat dilepaskan dari lahirnya KEPP Otsus Papua. Ia menilai tersendatnya pembangunan di Papua selama ini berkaitan erat dengan ketidaksinkronan rencana pembangunan pemerintah pusat dengan karakteristik alam serta kebutuhan masyarakat Papua. Oleh karena itu, KEPP Otsus Papua dibentuk untuk “menata ulang” model pembangunan agar lebih kontekstual dan tepat sasaran.
“Mendagri merancang KEPP Otsus Papua sebagai bentuk konkret kehadiran negara untuk memastikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua benar-benar dijalankan secara efektif,” ujar Yohanes, Rabu (17/12/2025).
Sebagai Mendagri yang memiliki kewenangan membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tito dinilai memiliki posisi strategis untuk memastikan percepatan pembangunan di Papua melalui keberadaan KEPP Otsus Papua.
“Komite ini dapat dipahami sebagai instrumen koordinatif agar kebijakan pusat sejalan dengan kebutuhan riil daerah Papua, yang memiliki kekhususan dari aspek sosial, budaya, geografis, dan demografis,” kata Yohanes.