Rieke Diah Pitaloka mendorong tambahan anggaran Kementerian Hukum 2027 demi memperkuat bantuan hukum dan kepastian hukum.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai anggaran Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2027 perlu menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja RKA-K/L Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2027, Rabu (17/6).
Rieke menyoroti pagu indikatif Kementerian Hukum TA 2027 yang ditetapkan sebesar Rp3,401 triliun. Angka tersebut turun Rp427 miliar dibandingkan pagu TA 2026 setelah penajaman belanja, yakni sebesar Rp3,828 triliun.
Menurut Rieke, penurunan pagu tersebut tidak sejalan dengan semakin besarnya mandat Kementerian Hukum. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024, Kementerian Hukum kini mengemban tugas yang lebih luas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Mandat tersebut meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum nasional, strategi kebijakan hukum, pengembangan sumber daya manusia, hingga perluasan layanan hukum di tingkat daerah.
Melihat ketimpangan antara beban tugas dan ketersediaan anggaran, Rieke menilai usulan tambahan anggaran sebesar Rp837,18 miliar sangat relevan dan mendesak. Jika disetujui, total pagu Kementerian Hukum akan meningkat menjadi Rp4,238 triliun.