Pasal-pasal RUU KUHP yang atur perzinaan
Pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU KUHP atau RKHP menimbulkan pro-kontra di publik.
RUU KUHP dan moral yang dicampuri negara
RUU KUHP atau RKUHP menimbulkan pro-kontra di masyarakat.
Pengamat: Pidato Presiden kurang tegas ihwal penegakan hukum dan HAM
Penegakan hukum dan perlindungan HAM semakin penting untuk menjaga keharmonisan di Indonesia.
ICW sebut Jokowi menganaktirikan persoalan hukum
Pemerintah hanya mengedepankan persoalan investasi dan ekonomi saja.
Mahkamah Konstitusi diprediksi tolak gugatan Prabowo-Sandi
Banyak pihak yang memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
MK tolak mentah-mentah usulan kubu Prabowo-Sandi soal LPSK
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan tim hukum Prabowo-Sandi terkait perlindungan saksi dari LPSK.
SMRC: Aksi 22 Mei bikin masyarakat takut bicara politik
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) melaporkan adanya penurunan kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas kualitas demokrasi.
Bukti tak kuat, nasib Prabowo-Sandi di ujung tanduk
Tuntutan yang diajukan Paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno dalam sidang gugatan Pilpres di MK dinilai tak kuat bukti.
Diduga langgar kode etik, Bambang Widjojanto dilaporkan ke Peradi
Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo–Sandi, Bambang Widjojanto (BW) kembali dilaporkan ke DPN Peradi lantaran diduga melanggar kode etik.
Hamdan Zoelva: Bukti kuat jadi pertimbangan MK
Mantan Ketua Mahakamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva menjelaskan, MK akan mempertimbangkan bukti-bukti kuat dalam putusan.
Dipecat karena homoseksual, anggota polisi Semarang menggugat
Seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dipecat lantaran homoseksual menggugat pemecatannya.
Prabowo-Sandi resmi ajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK
Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, telah tiba di Gedung MK.
Mengenal Tim Asistensi Hukum Menko Polhukam
Pembentukan Tim Asistensi Hukum Menko Polhukam disoal publik. Tugasnya kuasi atau mirip penyelidikan dan penyidikan.
Amien Rais ingin seret Wiranto ke Mahkamah Internasional
Amien Rais menginginkan untuk menyeret Wiranto ke Mahkamah Internasional lantaran membentuk tim asistensi hukum.
Hendropriyono ingatkan Kivlan Zen jangan jadi provokator
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono mengingatkan agar Kivlan Zen tidak menjadi provokator.
Saksi ahli: Penanganan hukum terhadap Rommy sesuai aturan
Penanganan proses hukum pada seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka dengan mempunyai kurang dua alat bukti juga dapat dikatakan sah.
Permasalahan setelah pencoblosan harus dibawa ke ranah hukum
Wiranto meminta agar permasalahan terkait pemilu tidak meluas menjadi polemik secara nasional.
Lagi, Indonesia menang arbitrase lawan tambang asing
Indonesia kembali memenangkan gugatan arbitrase melawan perusahaan tambang asing dan menyelamatkan uang Rp6,68 triliun.
Koruptor ramai-ramai ajukan PK setelah Artidjo Alkostar pensiun
Seiring Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun, ternyata ramai-ramai narapidana korupsi mengajukan peninjauan kembali (PK).
Ada nama Prabowo dalam sengketa lahan tambang Churchill di Kaltim
Setelah tujuh tahun, Pemerintah Indonesia kembali menang melawan gugatan perusahaan tambang asing Churchill Mining Plc dan Planet Mining.
Ahmad Dhani sakit asam urat karena tidur di lantai penjara
Terpidana kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani Prasetyo berjalan pincang lantaran sakit asam urat akibat tidur di lantai penjara.
Celah hukum yang digunakan narapidana ajukan PK ke MA
Tak adanya batasan waktu pengajuan PK menjadi salah satu alasan banyaknya narapidana mengajukan PK.
Pidato politik putra mahkota Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra mahkota Partai Demokrat, menyampaikan pidato politik sebagai rekomendasi bagi presiden mendatang.
5 petugas kebersihan digugat Rp1,7 triliun di PN Jaksel
Sebanyak lima petugas kebersihan Jakarta Intercultural School (JIS) digugat ganti rugi sebesar Rp1,7 triliun oleh seorang ibu berinisial MAK
DPR tunda pilih Hakim Mahkamah Konstitusi
Komisi III DPR menunda pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Penundaan itu disepakati mayoritas fraksi di DPR kecuali fraksi PAN.
