Perlindungan terhadap anak-anak dan generasi muda dari konten yang dinilai tidak sesuai dengan nilai masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab bersama.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abraham Sridjaja, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran harus mengatur konten digital secara hati-hati dan bertanggung jawab, terutama dalam menyikapi tayangan yang memuat unsur lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Ia menilai perlindungan terhadap anak-anak dan generasi muda dari konten yang dinilai tidak sesuai dengan nilai masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab bersama.
“Semua stakeholder sepakat batasan konten, baik di media konvensional maupun digital, harus tegas dan konsisten. Kita tidak ingin ada tayangan LGBT yang merugikan anak-anak kita,” kata Abraham di Kompleks Parlemen, Selasa (17/6).
Abraham menyoroti dalam draf RUU terbaru, definisi penyiaran diperluas hingga mencakup platform digital seperti Netflix, YouTube, TikTok, dan Instagram. Namun ia mengingatkan proses pengawasan terhadap konten digital harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan publik dan kebebasan berkreasi.
“Saya khawatir, kalau diseragamkan tanpa batas yang jelas, justru bisa memunculkan birokrasi baru yang menghambat kreativitas anak-anak muda kita. Apalagi jika sampai terjadi praktik transaksional dalam pengawasan,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan RUU ini tidak bisa mengabaikan kekhawatiran publik terhadap penyebaran konten sensitif seperti LGBT, yang dinilai tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya di banyak daerah di Indonesia.