Satgas PRR minta Pemprov Aceh asistensi realisasi TKD pemda

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Provinsi Aceh memperkuat asistensi dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota  agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp84,9 miliar segera digunakan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Dorongan tersebut disampaikan setelah Tim Satgas PRR meninjau kebutuhan perbaikan drainase dan saluran air pertanian di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam memulihkan aktivitas pertanian dan mengurangi risiko gangguan layanan dasar bagi masyarakat.

Hasil monitoring menunjukkan realisasi belanja tambahan TKD Kota Subulussalam hingga 12 Agustus 2026 masih berada pada angka nol persen. Kondisi ini menyebabkan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi belum dapat dilaksanakan, meskipun anggaran telah tersedia.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta Pemerintah Aceh mengambil peran aktif untuk mendampingi pemda dalam menuntaskan hambatan administrasi, mempercepat perencanaan, dan mengawal pelaksanaan kegiatan sampai ke lapangan.

“Saya minta agar Pemprov, di sisa waktu empat bulan ini, melakukan asistensi dan monitoring terhadap Pemko Subulussalam. Karena kalau tidak dilakukan, anggaran bisa tidak terserap maksimal dan terjadi SiLPA,” kata Imran.

Selain Subulussalam, ungkap Imran, pendampingan juga perlu diberikan kepada daerah lain yang realisasi tambahan TKD-nya masih rendah, termasuk Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Nagan Raya. Langkah tersebut penting agar seluruh daerah terdampak dapat memanfaatkan anggaran pemulihan secara optimal dan tepat waktu.

Ia menegaskan, percepatan tidak dapat hanya berhenti pada rapat dan perencanaan. Seluruh perangkat daerah perlu segera menuntaskan tahapan yang dipersyaratkan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mulai dilaksanakan serta manfaatnya dirasakan warga.

“Sebenarnya kita enggak ada lagi debat, yang penting eksekusi di lapangan. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Serapan kalian masih sangat rendah,” tegas Imran.

Sekretaris Daerah Kota Subulussalam Asrul Assani menjelaskan, hambatan administrasi dalam penerbitan Peraturan Kepala Daerah menjadi salah satu penyebab pencairan anggaran belum berjalan. Namun, Pemkot Subulussalam berkomitmen mempercepat penyusunan langkah taktis untuk mengejar ketertinggalan.

“Kami akan lakukan perencanaan secara menyeluruh secepatnya. Sesuai monitoring di Satgas PRR pusat, fokus serapan anggaran dan kegiatan ini akan dimaksimalkan sampai Desember selesai. Itu yang akan kami lakukan secepatnya,” ujar Asrul.

Pemkot Subulussalam juga menyiapkan pembentukan Posko Satgas PRR tingkat kota guna memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, memantau tahapan kegiatan, dan menyelesaikan kendala secara cepat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.