Namun, para kritikus mengatakan kunjungan tersebut merupakan indikasi terbaru bahwa Bangkok memandang hak asasi manusia tidak relevan dalam kebijakan luar negeri.
Selama bertahun-tahun, panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah diperlakukan seperti orang buangan di panggung global. Namun, kini Thailand membuka pintu untuk pemimpin militer Thailand itu.
Jenderal Min Aung Hlaing telah melakukan beberapa perjalanan ke luar negeri, selain ke Rusia dan Tiongkok, sejak ia merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021.
Telah lama menjadi subjek sanksi Barat, ia dilarang menghadiri pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana Myanmar menjadi anggotanya, karena kegagalan militernya untuk melaksanakan rencana perdamaian yang disepakati dalam perang saudara di negara tersebut.
Surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional pada bulan November yang menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan seharusnya semakin mengisolasinya.
Namun pada tanggal 3 April, Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bangkok untuk menghadiri pertemuan puncak regional dari tujuh negara di sekitar Teluk Benggala yang juga mencakup India dan Thailand.