JPPI menilai kematian siswa SD di NTT mencerminkan salah alokasi anggaran pendidikan dan lemahnya perlindungan hak anak.
Kematian tragis seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 29 Januari 2026 yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan pena dinilai sebagai sinyal serius kegagalan negara dalam melindungi hak anak atas pendidikan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kabar duka, melainkan potret nyata ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Di tengah klaim pemerintah bahwa anggaran pendidikan terus meningkat, realitas di lapangan justru menunjukkan nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena harga buku dan pena yang tak terjangkau,” ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, Rabu (4/2).
JPPI juga menyoroti pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional yang menyebut faktor utama anak putus sekolah adalah karena “tidak bisa jajan”. Menurut Ubaid, narasi tersebut menyesatkan dan tidak mencerminkan realitas kemiskinan struktural yang dihadapi jutaan keluarga.
“Kasus di NTT ini membantah anggapan tersebut. Anak-anak putus sekolah bukan karena tidak bisa jajan, tetapi karena biaya pendidikan yang mencekik,” tegasnya.