Airlangga Hartarto digoyang internal Golkar, diminta mundur sebagai ketum
Belum adanya sikap resmi Golkar terkait Pemilu 2024 menjadi dasar desakan Airlangga mengundurkan diri.
Posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar bak telur di ujung tanduk. Pangkalnya, sejumlah kader senior memintanya mundur.
Desakan Airlangga mundur disampaikan sejumlah pihak, salah satunya anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam. Ia bahkan menyebut Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), pantas menggantikan Airlangga.
Suara senada diserukan tiga ormas pendiri Partai Golkar, Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Pangkalnya, Airlangga belum menentukan arah politik partai pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Padahal, terang Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan SOKSI, Lawrence TP Siburian, pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tersisa 3 bulan. Pendaftaran pasangan capres-cawapres pada 19 Oktober-25 November 2023.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian, [memimpin sebagai] Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tetapi, Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14%," tuturnya di Jakarta, Rabu (12/7).