Blusukan Risma disebut manuver politik Pilkada Jakarta 2022
Blusukan Risma di Jakarta dianggap mengganggu dan kontraproduktif.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini blusukan dan menemui seorang gelandangan (penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS) di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Risma, sapaan akrab mantan Wali Kota Surabaya itu, menawarkan bantuan mencarikan rumah, hingga makan layak.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, semestinya penanganan PMKS bersifat nasional.
“Menteri itu pembantu presiden. Harus menangani seluruh Indonesia, Kalau dia hanya blusukan di DKI Jakarta, itu hanya manuver politik doang, dalam rangka Pilkada Jakarta 2022,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (7/1).
Kementerian Sosial (Kemensos), lanjut dia, harus membenahi hubungan dengan para kepala daerah sebagai atasan dinas sosial setempat. Sebagai kementerian teknis, Kemensos perlu pula mengoptimalkan koordinasi dengan kepala daerah baru yang terpilih di Pilkada 2020.
“Blusukan Risma di Jakarta mengganggu dan kontraproduktif, karena menabrak wewenang kepala daerah (Jakarta). Harusnya koordinasi dulu. Enggak bisa langsung blusukan,” tutur Trubus.