Blusukan Risma disebut manuver politik Pilkada Jakarta 2022

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini blusukan dan menemui seorang gelandangan (penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS) di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Risma, sapaan akrab mantan Wali Kota Surabaya itu, menawarkan bantuan mencarikan rumah, hingga makan layak.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, semestinya penanganan PMKS bersifat nasional.

“Menteri itu pembantu presiden. Harus menangani seluruh Indonesia, Kalau dia hanya blusukan di DKI Jakarta, itu hanya manuver politik doang, dalam rangka Pilkada Jakarta 2022,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (7/1).

Kementerian Sosial (Kemensos), lanjut dia, harus membenahi hubungan dengan para kepala daerah sebagai atasan dinas sosial setempat. Sebagai kementerian teknis, Kemensos perlu pula mengoptimalkan koordinasi dengan kepala daerah baru yang terpilih di Pilkada 2020.

“Blusukan Risma di Jakarta mengganggu dan kontraproduktif, karena menabrak wewenang kepala daerah (Jakarta). Harusnya koordinasi dulu. Enggak bisa langsung blusukan,” tutur Trubus.

Menurutnya, banyak ‘cacat’ Risma sebagai walikota Surabaya dan blusukan tidak mempengaruhi opini warga Jakarta. Pasalnya, warga ibu kota kenyang dengan marketing politik blusukan yang menawarkan janji manis. Misalnya, jelas dia, Anies Baswedan dengan program rumah DP 0 Rupiah, hingga Sandiaga Uno OK OCE.

“Itu kadang-kadang mereka berhalu, blusukan bisa membayangkan seperti Jokowi pada 2014 dulu. (Padahal penyebab sukses adalah), kondisi perpolitikan era (akhir kepemimpinan) SBY yang korup, bukan karena pak Jokowi blusukan langsung sukses,” ujar Trubus.

Risma, sambung Trubus, semestinya perlu menata ulang Kemensos. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Mensos Risma harus melakukan perampingan organisasi dan struktur kementeriannya. Terlebih, sumber daya manusia (SDM) Kemensos terkenal memiliki budaya korupsi tinggi.

Disisi lain, lanjutnya, Kemensos perlu membenahi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hingga saat ini, DTKS masih belum sinkron dengan NIK warga. Imbasnya, banyak bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Data bantuan PKH, hingga BLT pun perlu sinkronisasi.

“Ini memang tugas beratnya (Risma),” ucapnya.

Menurutnya, penyaluran bansos pun perlu dievaluasi, karena bantuan uang tunai pun masih menimbulkan kerumunan. Penyaluran bansos harus dibuat per RT/RW, bukan terpusat dalam satu tempat. Ia pun mengingatkan dampak La Nina.

Sebagai negara rawan bencana, kata Trubus, Kemensos harus sudah mengantisipasinya. Misalnya, terkait potensi penumpukan pengungsi yang dapat sebabkan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Seharusnya sudah disiapkan sekarang,” tutur Trubus.